Warta Bandung Barat, Jakarta – Ustaz Khalid Basalamah memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu, 25 Juni 2025, terkait penyidikan kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama. Kehadiran dai kondang tersebut menjadi sorotan publik dan media sosial, memunculkan berbagai spekulasi, namun Khalid menegaskan dirinya hadir sebagai saksi, bukan sebagai tersangka dalam kasus yang sedang ditangani lembaga antirasuah tersebut.
Dalam pernyataan kepada media setelah pemeriksaan, Khalid Basalamah menjelaskan bahwa pemanggilannya oleh KPK berkaitan dengan kapasitasnya sebagai praktisi penyelenggara haji dan umrah yang memiliki pengalaman dalam mengelola travel bernama Uhud Tour. Ia menyebut, kehadirannya adalah bagian dari kewajiban warga negara untuk membantu penegakan hukum dan bentuk ketaatan pada pemerintah. “Saya datang sebagai bentuk ketaatan kepada pemerintah, sebagai warga negara yang taat hukum, dan sebagai saksi yang akan membantu penjelasan terkait hal-hal teknis dalam penyelenggaraan haji,” ujar Khalid kepada wartawan di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Pihak KPK melalui Juru Bicara Budi Prasetyo membenarkan bahwa pemanggilan Khalid Basalamah adalah untuk memberikan keterangan tambahan terkait praktik penyelenggaraan ibadah haji, khususnya mengenai mekanisme kuota haji yang selama ini dikelola Kementerian Agama bersama dengan sejumlah travel penyelenggara ibadah haji dan umrah. “Kami memanggil yang bersangkutan karena beliau memiliki pengalaman praktis yang kami nilai penting untuk membantu mengungkap alur dan mekanisme kuota haji dalam penyidikan yang sedang berjalan,” kata Budi.
Sebelumnya, kasus dugaan korupsi kuota haji di Kementerian Agama menjadi perhatian publik setelah KPK menetapkan beberapa pegawai Kemenag sebagai tersangka karena diduga menerima gratifikasi dari sejumlah pihak terkait pemberian kuota tambahan haji. Penyelidikan terus berkembang hingga merambah kepada pemanggilan beberapa pihak di luar Kemenag yang dianggap memiliki informasi penting untuk mengungkap pola dugaan korupsi tersebut. Nama Khalid Basalamah disebut muncul dalam daftar pemanggilan karena posisinya sebagai pemilik travel dan sosok publik yang aktif dalam dakwah dan kegiatan pemberangkatan jamaah haji.
Menanggapi berbagai pemberitaan yang muncul dengan judul provokatif, Khalid meminta media untuk bersikap adil dan profesional dalam memberitakan kasus ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman publik. “Saya berharap media menyampaikan berita dengan jujur, tidak memprovokasi, dan tidak memutarbalikkan fakta, agar masyarakat tidak salah paham dengan pemanggilan saya ke KPK,” tegasnya dalam video klarifikasi di kanal YouTube pribadinya sehari setelah pemeriksaan.
Ia juga menegaskan bahwa semua kegiatan usaha travel yang dijalankan selama ini sesuai dengan ketentuan dan transparan dalam pengelolaan keuangan dan administrasi, serta tidak ada keterlibatan dengan praktik gratifikasi seperti yang sedang diselidiki KPK pada kasus kuota haji tersebut. Khalid menambahkan bahwa jika KPK memerlukan kembali keterangannya, ia siap hadir untuk membantu kelancaran proses penyidikan demi kebaikan umat dan ketertiban hukum di Indonesia.
Hingga saat ini, KPK masih mendalami kasus dugaan korupsi kuota haji ini dan belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait kemungkinan tersangka baru. Publik masih menanti perkembangan lanjutan kasus ini, sementara Khalid Basalamah kembali fokus pada kegiatan dakwah dan pendidikan Islam, serta pengelolaan travel haji dan umrah yang dijalankan. Pemanggilan dai kondang ini menjadi pengingat pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan ibadah haji sebagai salah satu pilar ibadah umat Islam yang membutuhkan pengelolaan profesional dan amanah.