Dinkes KBB Perkuat Layanan Kesehatan Warga, Hadapi Stunting dan Siaga Bencana di Bandung Barat
Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat (Dinkes KBB) terus menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan derajat kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan di wilayah ini, Dinkes KBB mengusung misi vital untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, memiliki akses pelayanan kesehatan berkualitas, merata, dan terjangkau. Mereka juga secara aktif berupaya menciptakan kemandirian masyarakat dalam menjaga kesehatan diri serta lingkungan melalui berbagai program promotif dan preventif yang berkelanjutan.
Strategi Komprehensif Dinkes KBB dalam Penanggulangan Stunting dan Peningkatan Gizi
Dinkes KBB memprioritaskan sejumlah program kesehatan esensial untuk seluruh lapisan masyarakat. Mereka menjadikan program imunisasi lengkap bagi bayi dan balita sebagai salah satu fokus utama, bertujuan signifikan menekan angka kematian akibat penyakit yang sebenarnya dapat dicegah. Di samping itu, program Posyandu dan pemeriksaan kesehatan rutin menjadi tulang punggung dalam memantau kesehatan ibu hamil, anak-anak, hingga lansia yang tersebar di seluruh pelosok desa. Untuk memastikan jangkauan layanan terbaik, Dinkes KBB secara aktif berkolaborasi dengan puskesmas, rumah sakit, tenaga kesehatan, dan pihak swasta.
Penanggulangan stunting menempati posisi sentral dalam agenda Dinkes KBB. Mereka secara konsisten melaksanakan edukasi gizi, pemberian makanan tambahan, dan pelatihan kader posyandu. Sebuah inisiatif inovatif bernama \”PELITA BENING\” (Perangkat Daerah Peduli Ibu Hamil dan Balita Berisiko Stunting) telah Dinkes KBB luncurkan sejak 11 November 2024. Program ini secara spesifik menyasar 34.334 balita yang mengalami weight faltering dan underweight, serta ibu hamil berisiko Kekurangan Energi Kronis (KEK). PELITA BENING menyediakan intervensi gizi berupa pemberian protein hewani, seperti telur ayam, dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat, Dr. dr. H. Ridwan Abdullah Putra, SpOG, Subsp.KFM, CH, menegaskan bahwa penanganan dan penurunan stunting merupakan tanggung jawab bersama seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di KBB. Hal ini menunjukkan bahwa upaya pencegahan stunting bukanlah tugas Dinkes semata, melainkan memerlukan sinergi lintas sektor. Sebuah penelitian yang Universitas Jenderal Achmad Yani lakukan pada Februari 2025 di Kecamatan Cisarua mengidentifikasi bahwa peran Dinkes dalam implementasi dan pengawasan program stunting sudah berjalan baik. Namun, penelitian tersebut juga menyoroti kendala anggaran dan kurangnya relawan sebagai faktor penghambat yang perlu perhatian serius.
Kolaborasi dengan berbagai pihak turut memperkuat upaya peningkatan gizi dan pencegahan stunting. Program \”BISA\” (Better Investment for Stunting Alleviation) merupakan contoh nyata keberhasilan sinergi ini. Save The Children menyelenggarakan program BISA bekerja sama dengan Pemkab Bandung Barat, Yayasan Sayangi Tunas Cilik, dan Nutrition Internasional pada 2-4 Mei 2021. Program ini menyasar 40 sekolah dan sembilan Puskesmas di tujuh kecamatan, fokus pada pencegahan anemia pada remaja putri dan penurunan stunting secara komprehensif di wilayah tersebut, termasuk Puskesmas di Kecamatan Cisarua.
Menghadapi Topografi Pegunungan dan Kesiapsiagaan Krisis Kesehatan Darurat
Kabupaten Bandung Barat memiliki karakteristik geografis yang dominan pegunungan, menghadirkan tantangan signifikan dalam penyediaan layanan kesehatan yang merata. Aksesibilitas menjadi isu krusial, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil dan daerah rawan bencana. Dinkes KBB menyadari betul kondisi ini dan terus berupaya keras menjangkau seluruh lapisan masyarakat, memastikan setiap warga mendapatkan hak pelayanan kesehatan yang sama.
Mengingat Kabupaten Bandung Barat juga berada di zona rawan bencana alam, terutama ancaman Gempa Sesar Lembang, Dinkes KBB memegang peran vital dalam kesiapsiagaan. Mereka tidak hanya menyediakan pelayanan kesehatan darurat, tetapi juga mengelola logistik medis yang krusial. Dinkes KBB memastikan para pengungsi mendapatkan perawatan layak serta akses terhadap obat-obatan. Sebagai langkah antisipasi, pada 3 September 2025, Dinkes KBB secara resmi menyiagakan seluruh fasilitas pelayanan kesehatan (faskes). Mereka juga menyiapkan logistik darurat secara komprehensif, meliputi obat-obatan esensial, suplai medis mobile, tenda darurat, dan peralatan P3K yang siap pakai untuk menghadapi potensi gempa Sesar Lembang.
Selain fokus pada penanganan kuratif dan respons bencana, Dinkes KBB juga secara konsisten mengedepankan aspek promotif dan preventif. Mereka secara aktif melaksanakan edukasi kesehatan yang berkelanjutan, melibatkan partisipasi aktif masyarakat, dan memberdayakan keluarga untuk menciptakan pola hidup sehat yang lestari. Fungsi pengawasan obat dan makanan juga termasuk dalam lingkup tanggung jawab Dinkes KBB, memastikan produk-produk yang beredar aman dan layak dikonsumsi oleh masyarakat Bandung Barat.
Modernisasi Infrastruktur Kesehatan dan Peran BPJS dalam Akses Layanan Prima
Peningkatan kualitas dan modernisasi fasilitas kesehatan merupakan agenda penting bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Komisi IV DPRD KBB, yang dipimpin oleh Nur Djulaeha, pada 4 September 2025 melakukan pengawasan intensif terhadap rencana relokasi dan pembangunan kembali Puskesmas Ciwaruga di Kecamatan Parongpong. Bangunan puskesmas yang lama dinilai tidak lagi representatif dan tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang terus berkembang.
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah mengalokasikan anggaran dari APBD KBB 2025 lebih dari Rp 3 miliar untuk rencana pembangunan kembali ini. Relokasi Puskesmas Ciwaruga ke lokasi baru di Kampung Cipanjak diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang lebih modern, luas, dan mudah diakses oleh warga sekitar. Kepala Puskesmas Ciwaruga, Nur Rokhmatul Hidayah, menyambut baik langkah strategis ini, melihatnya sebagai upaya konkret untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh warga Parongpong.
Dalam upaya memastikan akses layanan kesehatan yang merata dan terjangkau bagi seluruh warganya, Kabupaten Bandung Barat juga memiliki Kantor BPJS Kesehatan. Keberadaan kantor ini memfasilitasi warga dalam proses pendaftaran dan pengurusan jaminan kesehatan, sehingga mereka dapat mengakses layanan medis tanpa terkendala biaya. Selain itu, ketersediaan data tenaga kesehatan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 menunjukkan komitmen Pemkab KBB dalam penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas di sektor kesehatan.