ASN KBB Diduga Lecehkan Anak Tiri, Polres Cimahi Turun Tangan

Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggemparkan publik. Terduga pelaku, yang diidentifikasi dengan inisial DR alias DU dan diketahui bertugas di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KBB, dilaporkan ke pihak kepolisian atas tuduhan serius terhadap ketiga anak tirinya. Peristiwa memilukan ini mencuat pada tanggal 8 September 2025, menandai sebuah kasus yang baru terungkap dan segera mendapat penanganan serius dari aparat penegak hukum di wilayah Bandung Barat.

Terduga pelaku dalam kasus dugaan pelecehan seksual yang menghebohkan ini adalah seorang ASN dengan status PPPK yang mengabdi di Kabupaten Bandung Barat. Pihak berwenang mengidentifikasi individu tersebut dengan inisial DR alias DU. Menurut informasi yang berhasil dihimpun, DR alias DU diketahui menduduki posisi di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) KBB, sebuah instansi pemerintah daerah yang memiliki peran strategis. Keterlibatan seorang abdi negara dalam dugaan tindak pidana berat ini tentu saja menimbulkan keprihatinan mendalam di kalangan masyarakat, mencoreng citra pelayanan publik di KBB.

Ketiga korban dalam kasus yang memilukan ini adalah anak-anak tiri dari terduga pelaku sendiri, sebuah fakta yang semakin menambah dimensi tragis pada peristiwa ini. Informasi yang diberikan menyebutkan bahwa para korban masih berada di bangku pendidikan, dengan satu di antaranya duduk di kelas 8 SMP dan dua lainnya merupakan siswa kelas 10 SMA. Dugaan tindak pidana yang dilaporkan ke pihak kepolisian sangat serius, mencakup pelecehan seksual dan bahkan indikasi pemerkosaan. Kasus ini secara terang-terangan menyoroti kerentanan anak-anak dalam lingkungan keluarga, terutama ketika orang terdekat yang seharusnya menjadi pelindung justru diduga menjadi pelaku.

Kondisi psikologis dan sosial ketiga korban saat ini dilaporkan masih mengalami trauma berat akibat peristiwa yang mereka alami. Dampak dari dugaan pelecehan seksual, terlebih yang dilakukan oleh figur keluarga yang seharusnya dipercaya, seringkali meninggalkan luka mendalam yang membutuhkan penanganan dan pendampingan jangka panjang. Trauma ini tidak hanya memengaruhi kondisi mental dan emosional para korban, tetapi juga berpotensi mengganggu interaksi sosial mereka dengan lingkungan sekitar, baik di sekolah maupun dalam komunitas. Pemulihan maksimal bagi para korban menjadi prioritas utama bagi seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kasus ini, demi masa depan anak-anak di Bandung Barat.

Respons Cepat Polres Cimahi: Pelaku Diamankan dan Ditahan

Menindaklanjuti laporan serius yang masuk, pihak kepolisian dari Polres Cimahi telah bergerak dengan cepat dan sigap. Terduga pelaku, DR alias DU, berhasil diamankan oleh jajaran kepolisian untuk kemudian menjalani proses hukum lebih lanjut. Saat ini, yang bersangkutan telah resmi ditahan di markas Polres Cimahi sebagai bagian dari prosedur investigasi. Penahanan ini merupakan langkah krusial dalam mengumpulkan bukti-bukti yang kuat serta keterangan-keterangan yang diperlukan guna mengungkap kebenaran dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan bagi para korban. Langkah cepat Polres Cimahi diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan mengembalikan rasa aman bagi masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Dugaan tindak pidana pelecehan seksual, termasuk pemerkosaan, terhadap anak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Regulasi ini merupakan payung hukum yang dirancang khusus untuk memberikan perlindungan maksimal bagi anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Dalam konteks kasus ini, terduga pelaku dapat dijerat dengan ancaman pidana yang sangat serius, yaitu hukuman penjara maksimal hingga 15 tahun. Ketegasan hukum ini menunjukkan komitmen negara dalam menindak tegas setiap kejahatan yang merugikan dan membahayakan masa depan anak-anak, sekaligus memberikan efek jera bagi para pelaku di Bandung Barat.

DP2KBP3A KBB Prioritaskan Pemulihan Korban dan Dorong Kontrol Sosial

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat telah mengeluarkan pernyataan resmi terkait kasus yang mencuat ini. DP2KBP3A KBB menegaskan bahwa fokus utama mereka saat ini adalah memastikan proses pemulihan yang maksimal bagi ketiga korban. Upaya pemulihan ini mencakup pemberian pendampingan psikologis, konseling, serta dukungan sosial yang komprehensif untuk membantu para korban bangkit dari trauma mendalam yang mereka alami.

Lebih lanjut, DP2KBP3A KBB juga menunjukkan komitmennya dalam upaya pencegahan. Mereka menyatakan telah menjalin kerja sama erat dengan berbagai mitra strategis, termasuk lembaga swadaya masyarakat dan komunitas lokal, guna meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap isu perlindungan anak. Selain itu, upaya untuk menggalakkan kontrol sosial di lingkungan masyarakat juga terus digalakkan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman, responsif, dan mendukung tumbuh kembang anak-anak di seluruh wilayah Kabupaten Bandung Barat, sekaligus mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.