Warta Bandung Barat – Untuk menguatkan stabilitas keamanan dalam lingkup rukun warga. Pemkot Surabaya sedang merumuskan pedoman operasional (SOP) bagi pos pengawasan lingkungan (pos kamling), di mana hal ini memerlukan kolaborasi dekat antara pihak berwajib dan TNI.
Model ini menggunakan pendekatan “Kampung Tangguh” yang telah teruji secara efektif selama pandemik COVID-19 untuk memelihara kekuatan sosial warga setempat pada skala lokal.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Surabaya, M. Fikser, menyatakan bahwa ide Kampung Tangguh ini bakal diberdayakan ulang menjadi suatu mekanisme untuk mengatasi pelbagai masalah desa, mencakup aspek keselamatan masyarakat.
“Oleh karena itu, kita mengadopsi sistem yang sama seperti ketika pandemi COVID-19 dahulu, yaitu dengan pembentukan Kampung Tangguh untuk dapat mengatasi berbagai masalah di desa,” jelas Fikser saat berada di Surabaya pada hari Jumat.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, sudah memerintahkan untuk mengerjakan peningkatan Kampung Tangguh dengan cara bertahap.
Pertama-tama akan diluncurkan di 500RW dari keseluruhan sekitar 1.300RW yang terdapat di Surabaya.
Model ini pun akan disertai dengan penilaian dan pengawasan berkelanjutan guna menjamin keberhasilannya.
Tindakan ini dilakukan sebagai respon terhadap peningkatan jumlah kejadian penggelapan sepeda motor (curanmor) di berbagai daerah Surabaya.
Menurut Fikser, penduduk saat ini semakin memahami betapa pentingnya siskamling (sistem keamanan lingkungan), dan sudah mulai berpartisipasi secara aktif dalam menjaga keselamatan daerah mereka sendiri.
Salah satu cara berpartisipasi dari masyarakat adalah dengan menghidupkan kembali pos pengawas lingkungan di sejumlah desa.
Ini menunjukkan bahwa warga sudah mulai tidak tergantung sepenuhnya pada petugas, tetapi juga menyadari adanya kewajiban untuk memelihara keamanan bersama.
Meskipun begitu, keterbatasan sumber daya merupakan hambatan tersendiri.
Untuk itu, Pemerintah Kota Surabaya mencoba memaksimalkan sistem komunikasi darurat dengan menggunakan jasa Command Center 112.
Fasilitas ini akan secara otomatis menghubungi nomor telepon darurat kepolisian 110, sehingga memastikan tanggapan cepat ketika ada insiden kriminal.
Dengan menggunakan sistem yang saling terhubung ini, masyarakat yang menginformasikan peristiwa di sekitar mereka akan dengan cepat menerima balasan dari otoritas terkait.
Oleh karena itu, sistem kerja sama yang dibuat tak sekadar mengandalkan kedatangan fisik pegawai, tetapi juga membutuhkan bantuan teknologi.
Pemerintah kota berharap sistem ini bisa menguatkan perasaan persatuan di kalangan warga.
Menurut Fikser, menjaga keselamatan lingkungan bukan hanya tugas pemerintah atau petugas saja, melainkan harus menjadi upaya kolektif kita semua.
Langkah untuk memperkokoh pos kampung lingkungan ini bukan hanya bertujuan menumbuhkan perasaan aman, namun juga membentuk kebiasaan kerja bersama dalam merespons masalah sosial.
Dengan memasukkan seluruh elemen termasuk pemerintah kota, pasukan keamanan, serta masyarakat umum, Surabaya bertujuan untuk mengembangkan suatu sistem ketahanan lingkungan yang berkelanjutan dan responsif terhadap kondisi darurat. ***