Warta KBB
, MAKASSAR – Pihak Berwenang Daerah
Sulawesi Selatan
(Sulsel) melihat percobaan operasional
Pusat Data nasional
(PDN) yang berlaku mulai Juni 2025 dapat menjadi tindakan nyata untuk meningkatkan keamanan data pemerintahan, khususnya di tingkat lokal.
Sebab keterbatasan fasilitas digital dan kurangnya tenaga kerja yang mahir sering kali menjadi hambatan yang dapat berdampak pada ketidakstabilan data di sejumlah wilayah.
Tetapi ada dua hal utama yang harus diwaspadai oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) untuk menghindari pengulangan insiden seperti pembobolan data pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS).
Sekretaris Diskominfo SP Provinsi Sulsel Sultan Rakib menyebut bahwa ada dua hal utama yang perlu diperhatikan, yaitu meningkatkan kerja sama dengan BSSN dan juga mengecek kembali letak tempat penyimpanan cadangan data.
Menteri Komunikasi dan Informatika serta Badan Siber dan Sandi Negara perlu bekerja sama dalam merumuskan prosedur operasional beserta langkah-langkah pengamannya di dunia maya. Perhatikan bahwa tidak boleh ada satu departemen pun yang mengelola sistem dan menyimpan data tanpa adanya pemantauan dari pihak BSSN.
Ini bertujuan untuk mencegah risiko perselisihan terkait cadangan data sebagaimana ditimbulkan oleh BSSN ketika PDNS diserang.
Selanjutnya, pihak pusat pemerintahan perlu merencanakan dengan cermat aspek pengelolaan resikonya, terlebih lagi dalam menentukan tempat untuk menyimpan cadangan datanya. Harap dihindari agar tidak meletakkannya di area yang sama seperti tempat penyimpanan data utama.
Itu dapat mengakibatkan hilangnya seluruh data walaupun proses pencadangan telah berhasil mencapai 100%.
“Standarnya adalah bahwa backup datanya harus berada pada lokasi yang aman dan jauh dari sumber aslinya. Misalkan pusat data kami berlokasi di kantor gubernur, maka tidak masuk akal jika melakukan proses cadangan disana juga. Sebab apabila terjadi kebakaran misalnya, kedua data tersebut akan ikut hilang. Oleh karena itu, sangat penting untuk menyimpan cadangannya di suatu tempat lain,” penjelasan Sultan kepada Bisnis, Kamis (22/5/2025).
Apabila kedua poin itu dipertimbangkan, Sultan yakin layanan publik akan menjadi lebih baik daripada sekarang. Ia menginginkan agar informasi dalam kepemimpinannya dapat semakin terlindungi dan siap untuk digunakan setiap waktu serta dari manapun jika diperlukan.
“Pada intinyalah, jika kita menaruh datanya disana semuanya, maka kedaulatan atas data tersebut juga harus dipastikan. Kapanpun dan dimanapun saya ingin mengambil data, seharusnya tidak ada batasan,” jelasnya.