Menjelajahi Jejak Kepemimpinan: Daftar Lengkap Bupati Bandung Barat dari Masa ke Masa

Kabupaten Bandung Barat (KBB), sebuah entitas administratif yang berdiri sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Bandung, memiliki sejarah kepemimpinan yang dinamis sejak dibentuk pada tahun 2007. Warga Kabupaten Bandung Barat, wisatawan, dan masyarakat umum seringkali mencari informasi mengenai siapa saja tokoh yang pernah memegang tampuk kepemimpinan sebagai Bupati Bandung Barat. Artikel ini menyajikan rekam jejak lengkap para pemimpin KBB, mulai dari penjabat bupati hingga bupati definitif, yang telah mengukir sejarah perjalanan daerah ini.

Latar Belakang dan Kronologi Pembentukan Kabupaten Bandung Barat

Kabupaten Bandung Barat resmi berdiri pada tanggal 19 Juni 2007. Pembentukan ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik di wilayah tersebut. Sejak saat itu, KBB mulai menata pemerintahannya dengan menunjuk penjabat bupati.

Kepemimpinan awal KBB diemban oleh Drs. H. Tjatja Kuswara SH. MH. sebagai Penjabat Bupati. Beliau menjabat dari tanggal 2 Januari 2007 hingga 17 Juli 2008, bertugas meletakkan dasar-dasar pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebelum bupati definitif terpilih melalui jalur demokrasi.

Daftar Lengkap Bupati dan Penjabat Bupati Kabupaten Bandung Barat

Berikut adalah rincian para pemimpin yang pernah menjabat di Kabupaten Bandung Barat, termasuk bupati definitif, penjabat (Pj) bupati, dan pelaksana tugas (Plt) bupati, beserta masa jabatan dan catatan penting selama periode kepemimpinan mereka:

Drs. H. Tjatja Kuswara SH. MH. (Penjabat Bupati)

Drs. H. Tjatja Kuswara SH. MH. adalah tokoh pertama yang mengemban amanah sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Bandung Barat. Beliau menjabat pada periode 2 Januari 2007 hingga 17 Juli 2008. Perannya sangat krusial dalam masa transisi dan persiapan pembentukan struktur pemerintahan KBB.

Drs. H. Abu Bakar M.Si. (Bupati Definitif Pertama)

Drs. H. Abu Bakar M.Si. tercatat sebagai Bupati definitif pertama Kabupaten Bandung Barat. Beliau memimpin KBB selama dua periode berturut-turut, menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinannya.

• Masa Jabatan Periode Pertama: 17 Juli 2008 – 17 Juli 2013. Pada periode ini, Drs. H. Abu Bakar M.Si. didampingi oleh Drs. Ernawan Natasaputra M.Si. sebagai Wakil Bupati.
• Masa Jabatan Periode Kedua: 17 Juli 2013 – 19 April 2018. Di periode kedua, beliau berpasangan dengan Drs. H. Yayat Turochmat Soemitra sebagai Wakil Bupati.

Drs. H. Yayat Turochmat Soemitra (Pelaksana Tugas Bupati)

Setelah masa jabatan Bupati Abu Bakar berakhir, Drs. H. Yayat Turochmat Soemitra, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Bupati, mengambil alih posisi sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati. Beliau menjabat dari tanggal 19 April 2018 hingga 17 Juli 2018, memastikan roda pemerintahan tetap berjalan sembari menunggu proses selanjutnya.

Ir. H. Dadang Mohamad Masoem M.SCE., Ph.D. (Penjabat Bupati)

Ir. H. Dadang Mohamad Masoem M.SCE., Ph.D. kemudian ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Bandung Barat. Masa jabatannya berlangsung singkat, dari tanggal 17 Juli 2018 hingga 20 September 2018, bertugas sebagai jembatan transisi menuju kepemimpinan definitif berikutnya.

Aa Umbara Sutisna S.IP. (Bupati Definitif Kedua)

Aa Umbara Sutisna S.IP. terpilih sebagai Bupati definitif kedua Kabupaten Bandung Barat. Beliau menjabat dari tanggal 20 September 2018 hingga 13 April 2021, didampingi oleh Hengky Kurniawan sebagai Wakil Bupati. Namun, masa jabatannya berakhir lebih cepat setelah beliau diberhentikan dari jabatannya karena terlibat dalam kasus korupsi.

Hengky Kurniawan (Pelaksana Tugas Bupati dan Bupati Definitif)

Menyusul pemberhentian Bupati Aa Umbara Sutisna, Hengky Kurniawan yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati, dipercaya untuk melanjutkan kepemimpinan. Beliau mengemban tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati dari tanggal 13 April 2021 hingga 7 November 2022. Selanjutnya, Hengky Kurniawan dilantik sebagai Bupati definitif, menjabat dari tanggal 7 November 2022 hingga 20 September 2023.

Drs. Arsan Latif M.Si. (Penjabat Bupati)

Setelah masa jabatan Bupati Hengky Kurniawan berakhir, Drs. Arsan Latif M.Si. ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Bandung Barat. Beliau menjabat dari tanggal 20 September 2023 hingga 6 Juni 2024. Masa jabatannya juga diwarnai dengan penetapan dirinya sebagai tersangka dalam sebuah kasus korupsi, yang kemudian memicu pergantian kepemimpinan.

Ade Zakir Hasim S.T., M.A.P. (Penjabat Bupati)

Sebagai respons atas situasi tersebut, Ade Zakir Hasim S.T., M.A.P. ditunjuk sebagai Penjabat Bupati Kabupaten Bandung Barat yang baru. Beliau memulai masa jabatannya pada tanggal 6 Juni 2024 dan dijadwalkan akan bertugas hingga 20 Februari 2025, memastikan kelangsungan pemerintahan di KBB.

Jeje Ritchie Ismail (Bupati Definitif Petahana)

Mulai tanggal 20 Februari 2025, Kabupaten Bandung Barat akan dipimpin oleh Jeje Ritchie Ismail sebagai Bupati definitif petahana. Beliau akan didampingi oleh H. Asep Ismail M.Si. sebagai Wakil Bupati. Pasangan ini diharapkan dapat membawa Kabupaten Bandung Barat menuju kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik di masa mendatang.

Keterangan Resmi dan Landasan Hukum Pemerintahan KBB

Pembentukan Kabupaten Bandung Barat didasari oleh landasan hukum yang kuat, yakni Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007. Proses transisi kepemimpinan, baik melalui penunjukan penjabat bupati maupun pelaksana tugas, merupakan mekanisme yang diatur dalam perundang-undangan untuk menjaga stabilitas dan kesinambungan roda pemerintahan daerah. Ini menunjukkan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal bagi seluruh warga KBB.

Setiap pergantian kepemimpinan, baik definitif maupun penjabat, selalu mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan legitimasi dan akuntabilitas pemerintahan di Kabupaten Bandung Barat. Kasus-kasus yang melibatkan pejabat daerah juga diproses sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia, menegaskan prinsip supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.