Presiden Prabowo Lakukan Reshuffle, Sri Mulyani Diganti Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan

Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet atau \”reshuffle\” Kabinet Merah Putih pada Senin, 8 September 2025. Keputusan ini membawa perubahan signifikan dalam jajaran pemerintahan, khususnya di sektor keuangan. Sri Mulyani Indrawati secara resmi Presiden Prabowo ganti dari jabatannya sebagai Menteri Keuangan, sebuah posisi yang kerap menjadi sorotan publik dan pasar. Pergantian ini tentu menarik perhatian warga Kabupaten Bandung Barat yang juga mengikuti dinamika kebijakan ekonomi nasional.

Sosok yang menggantikan Sri Mulyani adalah Purbaya Yudhi Sadewa, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Perombakan kabinet ini Presiden Prabowo lakukan sebagai bagian dari evaluasi kinerja dan upaya untuk mengoptimalkan pemerintahan. Peristiwa ini menandai babak baru dalam pengelolaan fiskal negara, yang memiliki implikasi luas bagi stabilitas ekonomi dan investasi di seluruh Indonesia, termasuk di wilayah Bandung Barat.

Perjalanan Sri Mulyani dan Sosok Penggantinya di Kemenkeu

Sri Mulyani Indrawati telah mengemban amanah sebagai Menteri Keuangan dalam dua periode yang berbeda. Ia menjabat pada tahun 2005 hingga 2010, kemudian kembali pada tahun 2016 hingga 2025. Selama masa jabatannya, Sri Mulyani menghadapi berbagai tantangan ekonomi global dan domestik, serta Presiden Prabowo nilai memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas fiskal negara. Pengalamannya yang panjang di sektor keuangan membuatnya menjadi figur penting dalam kebijakan ekonomi Indonesia.

Purbaya Yudhi Sadewa kini mengemban tugas berat sebagai Menteri Keuangan yang baru. Sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa memimpin Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebuah institusi vital yang menjaga stabilitas sistem perbankan. Pengalamannya di LPS memberikan Purbaya Yudhi Sadewa pemahaman mendalam tentang sektor keuangan dan pasar modal. Presiden Prabowo menunjuknya untuk melanjutkan dan memperkuat kebijakan fiskal pemerintah.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi segera memberikan klarifikasi mengenai alasan di balik pergantian ini. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak mencopot Sri Mulyani dari jabatannya, dan juga bukan karena pengunduran diri. Presiden Prabowo menggunakan hak prerogatifnya sebagai kepala negara.

Menurut Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo mengambil keputusan ini berdasarkan evaluasi menyeluruh untuk melakukan perubahan formasi kabinet. Presiden Prabowo menilai perubahan tersebut penting guna mengoptimalkan kinerja pemerintahannya ke depan. Pernyataan resmi ini bertujuan untuk meredakan spekulasi publik yang berkembang, dan menyampaikan bahwa keputusan ini murni merupakan bagian dari strategi kepemimpinan Presiden.

Prosesi serah terima jabatan antara Sri Mulyani dan Purbaya Yudhi Sadewa berlangsung pada Selasa, 9 September 2025. Acara penting ini bertempat di Aula Mezanine, Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan. Dalam kesempatan tersebut, Sri Mulyani menyampaikan ucapan terima kasih atas kepercayaan dan dukungan yang ia terima selama menjabat. Ia juga memohon maaf atas segala kekurangan selama kepemimpinannya.

Sri Mulyani juga secara khusus meminta agar publik menghormati privasinya setelah ia kembali menjadi warga negara biasa. Pernyataan ini menunjukkan transisi yang ia hadapi dari posisi publik yang sangat tinggi ke kehidupan pribadi. Prosesi serah terima jabatan ini berjalan lancar, menandai berakhirnya satu era dan dimulainya era baru di Kementerian Keuangan.

Isu Pengunduran Diri dan Gejolak Pasar Warnai Pergantian Menteri Keuangan

Sebelum Presiden Prabowo mengumumkan \”reshuffle\” kabinet, rumor mengenai pengunduran diri Sri Mulyani sudah santer beredar di kalangan publik dan media. Isu ini menimbulkan banyak spekulasi tentang masa depan kebijakan ekonomi Indonesia. Spekulasi tersebut menambah ketidakpastian di pasar, karena Sri Mulyani dikenal sebagai figur yang memiliki kredibilitas tinggi di mata investor.

Kabar pengunduran diri tersebut semakin menguat setelah insiden penjarahan di rumah pribadi Sri Mulyani di Bintaro, Tangerang Selatan. Peristiwa ini terjadi pada Minggu dini hari, 31 Agustus 2025, dan langsung menjadi perhatian publik. Banyak pihak mengaitkan insiden ini dengan tekanan yang mungkin Sri Mulyani rasakan dalam posisinya sebagai Menteri Keuangan, meskipun belum ada pernyataan resmi yang mengkonfirmasi korelasi langsung.

Sri Mulyani dilaporkan sempat mengajukan permohonan pengunduran diri kepada Presiden Prabowo pada 31 Agustus 2025. Ia menyampaikan permohonan tersebut baik di Hambalang maupun saat rapat kabinet. Namun, Presiden Prabowo menolak permohonan pengunduran diri tersebut. Keputusan Presiden untuk mempertahankan Sri Mulyani pada saat itu menunjukkan kepercayaan yang kuat, meskipun akhirnya terjadi pergantian.

Beberapa hari sebelum pergantian resminya, tepatnya pada 5 September 2025, Sri Mulyani sempat mengunggah pesan di media sosial. Dalam unggahan tersebut, ia berharap selalu mendapat perlindungan. Pesan ini publik tafsirkan sebagai ekspresi dari tekanan dan tantangan yang ia hadapi menjelang perombakan kabinet, menambah narasi seputar pergantiannya.

Pengumuman \”reshuffle\” yang mengganti Sri Mulyani segera berdampak pada pasar saham Tanah Air. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dilaporkan jatuh setelah kabar tersebut tersiar. Para ekonom segera memberikan penilaian atas peristiwa ini. Mereka menyebut kepergian Sri Mulyani sebagai \”kehilangan besar\” bagi Indonesia.

Para ekonom juga menyoroti potensi tantangan dalam menjaga kredibilitas kebijakan fiskal dan kepercayaan investor pasca-pergantian. Persepsi pasar terhadap stabilitas dan prediktabilitas kebijakan ekonomi menjadi kunci, dan pergantian mendadak seringkali memicu kekhawatiran. Hal ini tentu menjadi perhatian bagi pelaku ekonomi di Kabupaten Bandung Barat dan seluruh Indonesia.

Daftar Menteri Lain yang Berganti dan Harapan Stabilitas Nasional

Perombakan kabinet ini tidak hanya menyentuh posisi Menteri Keuangan. Presiden Prabowo juga mengganti beberapa menteri lain dalam \”reshuffle\” tersebut. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Menteri Koperasi, dan Menteri Pemuda dan Olahraga termasuk dalam daftar yang berganti. Perubahan ini menunjukkan upaya Presiden untuk menyegarkan dan memperkuat tim kabinetnya.

Selain pergantian, Presiden Prabowo juga melantik wajah-wajah baru untuk mengisi posisi strategis. Mochamad Irfan Yusuf, yang akrab disapa Gus Irfan, dilantik sebagai Menteri Haji dan Umrah yang baru. Presiden Prabowo juga menunjuk Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah. Penunjukan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan pelayanan haji dan umrah, sebuah isu penting bagi masyarakat Indonesia, termasuk warga Kabupaten Bandung Barat.

Perombakan kabinet ini mencerminkan dinamika politik dan kebutuhan akan efisiensi dalam pemerintahan. Setiap pergantian posisi menteri membawa harapan baru untuk perbaikan dan inovasi kebijakan. Warga Kabupaten Bandung Barat, seperti halnya masyarakat di daerah lain, menaruh harapan besar agar stabilitas ekonomi dan pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama pemerintah di bawah kepemimpinan kabinet yang baru ini.