Program Makan Bergizi Gratis di KBB: Antara Harapan dan Tantangan Realisasi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebuah inisiatif nasional yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, kini mulai direalisasikan di Kabupaten Bandung Barat (KBB). Dimulai secara nasional pada 6 Januari 2025, program ini hadir dengan tujuan mulia untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan membentuk sumber daya manusia yang lebih sehat serta cerdas di seluruh Indonesia, termasuk KBB.
Inisiatif MBG dirancang untuk mengatasi tiga beban malnutrisi utama: kekurangan gizi, kelebihan berat badan, dan kekurangan mikronutrien. Sasaran penerima manfaatnya sangat luas, meliputi peserta didik dari jenjang PAUD hingga SMA/sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Melangkah Awal: Ambisi Gizi Nasional Tiba di Bandung Barat
Di Kabupaten Bandung Barat, pelaksanaan program makan bergizi gratis dimulai pada awal pekan 13 Januari 2025, dengan Kecamatan Batujajar menjadi salah satu wilayah perintis. Sebelum peluncuran resmi ini, serangkaian uji coba telah dilakukan sejak Oktober 2024.
Uji coba tersebut melibatkan kolaborasi antara Polres Cimahi, Kodim 0609, dan Pemerintah Kabupaten Bandung. Beberapa lokasi yang menjadi sasaran uji coba awal termasuk SDN 3 Cililin dan SDN Talaga Pasirjambu, menunjukkan komitmen awal untuk mempersiapkan program ini.
Untuk setiap porsi makanan bergizi, anggaran yang dialokasikan diperkirakan sebesar Rp 10.000. Program ini juga mengedepankan penggunaan bahan baku lokal, sebuah langkah strategis untuk turut menggerakkan roda perekonomian daerah di KBB.
Pelaksana lapangan MBG di KBB diwujudkan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang dikenal sebagai dapur umum. Di Batujajar, SPPG dikelola oleh Rio Bagja Catering, yang berlokasi di Kampung Blok Gunung Sangar, Desa Batujajar Barat.
Pada tahap awal implementasi di Batujajar, program ini menargetkan sekitar 3.500 penerima manfaat. Kelompok ini terdiri dari siswa dari sembilan Sekolah Dasar (SD), santri Pondok Pesantren At-Tafsir, serta ibu hamil dan ibu menyusui di wilayah tersebut.
Plt Bupati Bandung Barat, Ade Zakir Hasyim, menyatakan optimismenya terhadap program ini. Beliau berharap MBG dapat menjangkau seluruh pelosok KBB, termasuk wilayah selatan yang memiliki tantangan aksesibilitas dan mungkin memerlukan perlakuan khusus.
Jurang Kesenjangan dan Proyek Mangkrak Hantui Distribusi MBG di KBB
Meskipun optimisme tinggi, realisasi program Makan Bergizi Gratis di Kabupaten Bandung Barat menghadapi sejumlah tantangan signifikan. Salah satu kendala utama adalah ketersediaan infrastruktur SPPG yang masih sangat terbatas.
Saat ini, KBB baru memiliki satu unit SPPG yang beroperasi di Kecamatan Batujajar. Padahal, untuk dapat menjangkau seluruh 240.000 siswa di KBB secara merata hingga ke pelosok, diperkirakan dibutuhkan minimal 80 unit SPPG.
Kesenjangan ini menyebabkan anak-anak di wilayah pelosok KBB belum tersentuh program gizi penting ini. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan pemerataan manfaat program yang dicanangkan secara nasional.
Lebih lanjut, program ini juga diwarnai dengan masalah pembangunan dapur MBG (SPPG) yang terindikasi mangkrak di beberapa wilayah KBB. Lokasi seperti Desa Nanggerang dan beberapa desa di Kecamatan Cililin dilaporkan mengalami kondisi ini.
Situasi ini memicu kekecewaan di kalangan warga dan pemerintah desa setempat. Proyek-proyek yang terhenti tersebut diduga hanya bertujuan untuk memblokir lokasi dan mengamankan data penerima manfaat, bahkan beberapa perusahaan pelaksana dilaporkan meninggalkan utang.
Pemerintah daerah KBB saat ini memegang peran terbatas, yaitu sebatas melakukan tugas monitoring pembagian MBG. Keterlibatan lebih lanjut dari Pemda KBB masih menanti regulasi teknis dari Badan Gizi Nasional.
Koordinasi teknis juga menjadi sorotan. Kepala Dinas Pendidikan KBB, Asep Dendih, dan Camat Batujajar mengakui bahwa mereka belum sepenuhnya mendapatkan informasi detail teknis pelaksanaan program. Hal ini menunjukkan masih adanya tahap koordinasi yang perlu dimatangkan.
Di tingkat nasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Indonesia menyatakan dukungan terhadap program MBG atas permintaan Pemerintah. Dukungan ini didasarkan pada penelitian ilmiah dan pengalaman internasional, dengan fokus pada fortifikasi makanan dan edukasi gizi.