Cihampelas Kabupaten Bandung Barat: Profil Lengkap, Dinamika, dan Perbedaan Penting
Kecamatan Cihampelas, sebuah wilayah strategis di Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, seringkali menjadi sorotan karena dinamika sosial, ekonomi, dan berbagai peristiwa yang terjadi di dalamnya. Berjarak sekitar 15,5 kilometer dari ibu kota KBB, Cihampelas memiliki identitas unik yang patut dikenal lebih dalam oleh warga maupun masyarakat luas. Artikel ini akan mengupas tuntas profil, isu terkini, hingga perbandingan krusial dengan kawasan bernama serupa di Kota Bandung.
Latar Belakang dan Kronologi
Kecamatan Cihampelas merupakan salah satu dari sekian banyak wilayah administratif yang membentuk Kabupaten Bandung Barat (KBB), Provinsi Jawa Barat. Lokasinya cukup strategis, berjarak sekitar 15,5 kilometer dari pusat ibu kota Kabupaten Bandung Barat. Menariknya, pusat pemerintahan Kecamatan Cihampelas tidak berada di Desa Cihampelas melainkan di Desa Citapen. Wilayah ini terbagi menjadi 10 desa atau kelurahan dengan kode pos seragam yaitu 40562, mencerminkan struktur administratif yang terorganisir.
Asal-usul nama “Cihampelas” memiliki makna mendalam dalam Bahasa Sunda. Nama tersebut merupakan gabungan dari kata “Ci” yang berarti air atau mata air, dan “Hampelas” yang merujuk pada sejenis pohon dengan karakteristik daunnya yang kasar. Konon, legenda lokal menyebutkan bahwa sebuah pohon hampelas yang sangat besar serta mata air yang tidak pernah kering di Kampung Cihampelas RW 02 Desa Cihampelas menjadi inspirasi utama penamaan kecamatan ini. Pembentukan Kecamatan Cihampelas sendiri diperkirakan terjadi sekitar tahun 2004, sebuah estimasi yang didasarkan pada fakta bahwa pada tahun 2014, kecamatan ini merayakan ulang tahunnya yang ke-10.
Data statistik komprehensif mengenai geografi, iklim, pemerintahan, sosial-demografi, dan perekonomian Kecamatan Cihampelas dapat diakses melalui publikasi tahunan “Kecamatan Cihampelas dalam Angka”. Publikasi ini diterbitkan secara berkala oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bandung Barat, menjadikannya rujukan penting bagi perencanaan pembangunan dan analisis kebijakan di tingkat lokal.
Dari aspek demografi, Kecamatan Cihampelas dihuni oleh populasi yang signifikan, dengan total 135.732 jiwa tercatat sebagai penduduknya. Kepemimpinan administratif kecamatan saat ini berada di bawah Drs. Dedy Kusniadi, M.Si., selaku Camat Cihampelas. Dalam upaya peningkatan pelayanan publik, Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Cihampelas, Kusnandar, mengambil inisiatif penting pada Juli 2025 dengan melaksanakan program jemput bola perekaman KTP. Program ini secara khusus menyasar kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas di beberapa desa, termasuk Desa Cipatik, Citapen, dan Mekar Mukti, menunjukkan komitmen kuat terhadap pelayanan yang inklusif dan merata bagi seluruh warga.
Namun, di balik profil administratifnya, dinamika Cihampelas juga diwarnai oleh berbagai isu yang menuntut perhatian serius dari pihak berwenang dan masyarakat. Salah satu kasus menonjol adalah penangkapan seorang mantan pegawai Kecamatan Cihampelas berinisial AK (56) pada Desember 2024. AK ditangkap karena dugaan pemalsuan 1.080 Akta Jual Beli (AJB) tanah, sebuah tindakan ilegal yang telah dilakukannya secara berulang sejak tahun 2015. Kejahatan ini tidak hanya merugikan banyak pihak secara finansial, tetapi juga diperkirakan telah menghasilkan keuntungan ilegal hingga miliaran rupiah bagi pelaku.
Periode antara tahun 2024 hingga 2025 menjadi saksi bagi serangkaian peristiwa penting di Cihampelas. Pada Juni 2025, insiden kebakaran besar melanda sejumlah rumah warga, menyebabkan kerugian materiil yang ditaksir mencapai angka fantastis Rp1 miliar. Tidak lama berselang, pada Maret 2025, bencana pergerakan tanah menjadi ancaman serius bagi permukiman warga Cihampelas, di mana 9 rumah dilaporkan rusak berat dan sebanyak 45 rumah lainnya terancam dampak serupa, menciptakan kekhawatiran mendalam di kalangan penduduk. Selain itu, meskipun tidak spesifik di Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat secara keseluruhan juga merasakan dampak gempa pada September 2024 yang mengakibatkan kerusakan pada tiga unit rumah.
Aspek kriminalitas turut menjadi perhatian serius di wilayah ini. Pada Januari 2025, Tim SAR melakukan operasi pencarian seorang warga Cihampelas yang dilaporkan tenggelam di Sungai Citarum, bahkan mengerahkan teknologi canggih seperti drone UV Thermal untuk mempercepat proses pencarian. Peristiwa tragis lainnya terjadi pada April 2024, di mana seorang pria bernama Didi Haryanto ditemukan tewas terkubur di rumahnya yang berlokasi di Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas. Pelaku, Ijal, telah berhasil diidentifikasi dan ditetapkan sebagai tersangka, terancam hukuman mati, dengan motif pembunuhan yang diduga kuat terkait dengan pencurian.
Permasalahan lingkungan juga mencuat pada Oktober 2024, ketika pencemaran limbah batu bara di Cihampelas menimbulkan keresahan yang meluas di kalangan warga. Masyarakat secara aktif menuntut pertanggungjawaban dari pihak pelaku pencemaran. Merespons hal tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandung Barat segera melakukan sidang lokasi pembuangan limbah untuk menindaklanjuti keluhan dan mencari solusi. Di sisi lain, dalam konteks demokrasi, pada Juli 2024, petugas Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandung Barat menemukan seorang warga berusia di atas 100 tahun di Cihampelas saat melakukan pendataan pemilih, sebuah fakta yang menunjukkan keberagaman demografi pemilih di wilayah ini.
Dampak dan Respons
Kasus pemalsuan Akta Jual Beli (AJB) tanah oleh mantan pegawai kecamatan, AK, yang telah berlangsung sejak tahun 2015 dengan keuntungan mencapai miliaran rupiah, menyoroti kerentanan sistem administrasi pertanahan. Penangkapan AK pada Desember 2024 merupakan langkah krusial dalam penegakan hukum, bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah dan memberikan keadilan bagi para korban yang dirugikan.
Bencana alam, seperti kebakaran pada Juni 2025 dengan kerugian ditaksir Rp1 miliar dan pergerakan tanah pada Maret 2025 yang merusak 9 rumah serta mengancam 45 lainnya, telah menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan di Cihampelas. Respons cepat dari pemerintah daerah, seperti Pemkab Bandung Barat, dan lembaga terkait sangat dibutuhkan untuk upaya mitigasi, evakuasi, serta program pemulihan pasca-bencana guna membantu masyarakat bangkit kembali.
Program jemput bola perekaman KTP untuk lansia dan penyandang disabilitas yang diinisiasi oleh Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Kusnandar, menunjukkan komitmen proaktif pemerintah kecamatan dalam memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya atas identitas kependudukan. Inisiatif ini adalah langkah positif untuk meningkatkan inklusivitas dan aksesibilitas pelayanan publik di Desa Cipatik, Citapen, dan Mekar Mukti, sehingga tidak ada lagi warga yang kesulitan mengurus administrasi penting.
Menanggapi kasus pencemaran limbah batu bara pada Oktober 2024, respons cepat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandung Barat dengan melakukan sidang lokasi merupakan bentuk keseriusan pemerintah dalam melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat Cihampelas. Partisipasi aktif warga dalam menuntut pertanggungjawaban pelaku juga menjadi indikator kuat akan kesadaran lingkungan yang tinggi di komunitas lokal.
Adapun kasus kriminalitas seperti pembunuhan Didi Haryanto di Desa Pataruman dan operasi pencarian warga tenggelam di Sungai Citarum, menyoroti pentingnya upaya berkelanjutan dalam menjaga keamanan dan keselamatan warga. Penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku pembunuhan oleh pihak kepolisian dan upaya pencarian maksimal oleh Tim SAR menunjukkan komitmen aparat dalam menjaga ketertiban umum dan memberikan perlindungan kepada masyarakat Cihampelas.
Keterangan Resmi
Camat Cihampelas, Drs. Dedy Kusniadi, M.Si., memegang peran kunci dalam koordinasi pemerintahan dan pembangunan di wilayah tersebut. Di bawah kepemimpinannya, Kecamatan Cihampelas terus berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memastikan stabilitas dan kemajuan di 10 desa yang ada.
Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan Cihampelas, Kusnandar, secara aktif mengoordinasikan program jemput bola perekaman KTP bagi lansia dan penyandang disabilitas di beberapa desa pada Juli 2025. Inisiatif ini merupakan bagian integral dari komitmen pemerintah untuk memastikan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan.
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bandung Barat telah mengambil tindakan nyata dengan melakukan sidang lokasi terkait pencemaran limbah batu bara di Cihampelas pada Oktober 2024. Langkah ini diambil sebagai respons cepat terhadap keresahan warga dan merupakan bagian dari upaya sistematis penegakan aturan lingkungan hidup di Kabupaten Bandung Barat.
Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bandung Barat, melalui petugasnya, melaksanakan pendataan pemilih di Cihampelas pada Juli 2024. Dalam proses ini, KPU berhasil menemukan dan mendata seorang warga yang berusia di atas 100 tahun, sebuah fakta yang menunjukkan ketelitian KPU dalam memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat terdaftar sebagai pemilih, tanpa terkecuali.
Mengenal Lebih Dekat Cihampelas Kabupaten Bandung Barat: Sebuah Perbandingan
Penting untuk menggarisbawahi perbedaan fundamental antara Kecamatan Cihampelas di Kabupaten Bandung Barat dengan kawasan “Cihampelas” yang lebih dikenal sebagai nama jalan dan pusat perbelanjaan ikonik di Kota Bandung. Kedua lokasi ini memiliki identitas, fungsi, dan karakteristik yang sangat berbeda, meskipun menyandang nama yang sama dan berada dalam satu provinsi.
Kawasan Cihampelas di Kota Bandung, khususnya Jalan Cihampelas, terkenal dengan “Teras Cihampelas” atau *skywalk*. Ini adalah sebuah jembatan layang yang dirancang khusus untuk pejalan kaki dan juga berfungsi sebagai area relokasi bagi Pedagang Kaki Lima (PKL). Proyek ambisius ini diresmikan pada Februari 2017 di era kepemimpinan Wali Kota Ridwan Kamil, dengan anggaran pembangunan yang mencapai Rp48 miliar, bertujuan untuk menata kawasan dan mengatasi kemacetan lalu lintas.
Namun, hingga Juli 2025, “Teras Cihampelas” di Kota Bandung dilaporkan berada dalam kondisi yang terbengkalai dan kurang terawat, memicu berbagai polemik. Kondisi ini bahkan sempat memunculkan wacana pembongkaran oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang berargumen bahwa struktur tersebut justru menimbulkan kesemrawutan dan memperparah kemacetan. Di sisi lain, Penjabat (Pj.) Wali Kota Bandung Muhammad Farhan telah memutuskan untuk mengambil langkah renovasi, dengan perkiraan waktu pengerjaan selama dua tahun dan nilai renovasi sekitar Rp80 miliar, demi mengembalikan fungsinya sebagai pusat ekonomi kreatif yang vital.
Tantangan lain yang dihadapi “Teras Cihampelas” adalah relokasi PKL. Banyak pedagang yang sebelumnya dipindahkan ke jembatan layang tersebut justru memilih untuk kembali berjualan di jalanan karena sepinya pengunjung dan kurangnya fasilitas yang memadai di lokasi relokasi. Situasi ini secara langsung berkontribusi pada kembalinya masalah kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut, menunjukkan kompleksitas dalam pengelolaan ruang publik dan ekonomi informal di perkotaan.
Perbedaan yang mencolok ini menjadi krusial agar masyarakat, khususnya warga Kabupaten Bandung Barat, tidak salah memahami informasi atau lokasi ketika mendengar nama “Cihampelas”. Kecamatan Cihampelas KBB memiliki fokus utama pada administrasi pemerintahan, pelayanan masyarakat, serta penanganan berbagai tantangan dan potensi lokal yang khas, jauh berbeda dari hiruk pikuk pusat perbelanjaan dan pariwisata di Kota Bandung.